Huseinku’s Blog

Just another WordPress.com weblog

  • Agustus 2014
    S S R K J S M
    « Mar    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • RSS Berita Sepakbola

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • RSS Berita Kompas

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • Blog Stats

    • 16,601 hits

LATIHAN SOAL ANAK 2AB

Posted by huseinku pada Maret 23, 2013

1. Andi memiliki usaha bengkel di Jl. Merdeka Ilir Barat II Palembang namun pada tahun 2013 usaha bengkel Andi berpindah tempat di Ilir Timur. Andi sudah punya NPWP. Jelaskan bagaimana ketentuan perpajakan mengatur masalah ini!
2. Jelaskan ketentuan umum perpajakan yang mengatur hapusnya NPWP!
3. Jelaskan cara-cara pembayaran pajak!
4. Sebutkan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak menurut ketentuan umum perpajakan!
5. Sebutkan jenis-jenis SPT dan jelaskan!
6. Jelaskan kapan WP dapat melakukan pembetulan SPT dan bagaimana tatacara pembetulan SPT!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Latihan Soal Pajak Kelas 2 AKD

Posted by huseinku pada Mei 8, 2012

LATIHAN SOAL
KELAS 2 AKD
TUGAS HARI JUM’AT

Berikut ini data transaksi pembayaran kepada orang pribadi terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21/26 oleh PT. Azzam Putra Alkadzim (bergerak dalam bidang perdagangan umum) pada masa pajak Sept 2011.

Tanggal 1 September 2011, membayar pesangon kepada Bapak Hendra (K/3) punya NPWP yang habis masa kerjanya sebesar Rp.100juta

Tanggal 3 September 2011, membayar honorarium kepada SPG Cantika (K/1) punya NPWP sebesar Rp.3.000.000 (Penghasilan kena pajak kumulatif bulan sebelumnya sebesar Rp.49,5juta)

Tanggal 7 September 2011, membayar honor artis penyanyi Oppick (K/2) punya NPWP sebesar Rp.10juta. memperingati hari Ultah Perusahaan.

Tanggal 7 September 2011, membayar hadiah uang tunai sebesar Rp. 5juta kepada pemenang lomba lari 10 Km Gilang (TK/0) tidak punya NPWP memperingati hari Ultah Perusahaan.

Tgl 28 September 2011 membayar upah :
a.Borongan Cat Gedung kepada Tuan Andre (K/10) punya NPWP sebesar Rp.5.000.000 untuk 10 hari kerja.
b.Borongan Perbaikan Plafond kepada Tuan Andre (K/10) punya NPWP sebesar Rp.2.000.000 untuk 4 hari kerja.
c.Honorer sebesar Rp.1.800.000 kepada Andi (Tk/2) tidak punya NPWP
d.Harian lepas kepada Tuan Bedul (K/1) tidak punya NPWP, upah/ hari sebesar Rp.150.000 bekerja selama 15 hari.
e.Harian lepas kepada Tuan Bedul (K/1) tidak punya NPWP, upah/ hari sebesar Rp.250.000 bekerja selama 4 hari.

Tanggal 28 September 2011, perusahaan membayar gaji kepada MR. Smith WP OP Luar Negeri (Warga Negara Singapura) sebesar 10.000 Dollar Singapura ( Kurs Rp. 9.500/ Dollar Singapura) atas jasa iklan promsi produk di Singapura.

Tanggal 30 September 2011, perusahaan membayar gaji kepada 50 orang pegawai tetap dengan total sebesar Rp.150juta. Salah satunya kepada Bapak Muhammad Azzam (punya NPWP) dengan gaji pokok 10juta, tunjangan transport/bulan Rp.2juta, uang makan Rp.1,5juta, tunjangan telekomunikasi sebesar Rp.1juta. Premi Assuransi kecelakaan dan kematian yang dibayar oleh perusahaan sebesar 3% dari gaji pokok. Perusahaan mengikut sertakan pegawainya dalam program pension . Iuran pension yang dibayar oleh perusahaan sebesar Rp.100.000 dan yang dibayar oleh pegawai sebesar Rp.50.000,-. Pada bulan ini Bapak Azzam menerima THR 1 bulan gaji pokok dan pakaian seragam senilai Rp.500.000,-. Setiap bulan Bapak Muhammad Azzam memiliki potongan terdiri dari : angsuran pinjaman Bank Syariah sebesar Rp.2.000.000/bulan, Uang arisan perusahaan sebesar Rp.5juta/bulan. (Asumsi 49 orang pegawai lainnya sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp.5.000.000).
Diminta :
1. HItunglah PPh pasal 21 yang terutang dari transaksi di atas!
2. Buatlah bukti pemotongan PPh pasal 21/26
3. Buatlah rekapitulasi jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong!
4. Setorkan PPh Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak September 2011!
5. Buatlah SPT Masa PPh PAsal 21 yang dilaporkan pada masa pajak September 2011!

DOWNLOAD FORMULIR
1. SSP baru
2. SPT Masa PPh Pasal 21

SELAMAT MENCOBA YA…!

Posted in Pajak | 4 Comments »

Imbalan Kepada Bukan Pegawai

Posted by huseinku pada Oktober 31, 2011

Dasar Hukum
Peraturan Dirjen Pajak 31 Tahun 2009 yang diubah dengan peraturan dirjen pajak no 57 tahun 2009

Definisi
Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1c dan Pasal 10 ayat 2c Per Dirjen Pajak no. 57 tahun 2009 Imbalan kepada bukan pegawai dibagi menjadi 2 :
a. Imbalan kepada Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Bersifat berkesinambungan
b. Imbalan kepada Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Bersifat tidak berkesinambungan

Cara Perhitungan :
a. Imbalan Bukan Pegawai Yg Bersifat Berkesinambungan
PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x PKP
PKP = 50% x (Penghasilan Bruto – PTKP* Sebulan)
Tarif pasal 17 ditentukan berdasarkan kumulatif dari PKP WP Ybs.

* Syarat
1. Punya NPWP/ NPWP Suami
2. Penghasilan dari 1 pemberi kerja

b. Imbalan Bukan Pegawai yg Tidak Berkesinambungan
PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto

Selamat Membaca…!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

PPh Pasal 21 Upah Harian

Posted by huseinku pada April 27, 2009

Bejo dengan status belum menikah. pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Hanif Sejahtera. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 100.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Hari Ke-1
Peng. Bruto sehari 100.000
Upah tidak kena pajak sehari (150.000)
Upah kena pajak sehari (50.000)
PPh pasal 21 hari-1 Nihil
PPh pasal 21 sd hari-13 Nihil
Hari Ke-14
Penghasilan kumulatif sd hari ke-14 1.400.000
Upah tidak kena pajak sehari (PTKP/360 x juml hari) (616.000)
Upah kena pajak sd hari 14 784.000
PPh pasal 21 terutang sd hari 14 39.200
Hari Ke-15
Penghasilan kumulatif sd hari ke-15 1.500.000
Upah tidak kena pajak sehari (PTKP/360 x juml hari) (660.000)
Upah kena pajak sd hari 15 840.000
PPh pasal 21 terutang sd hari 15 42.000
PPh pasal 21 dipotong pada hari ke-14 (39.200)
PPh yang dipotong pada hari ke-15 2.800
1. Pajak terutang (Jika Memiliki NPWP)
PPh Pasal 21 terutang 15 hari (5% x 840.000) 42.000
2. Pajak terutang (Jika Tidak Memiliki NPWP)
PPh Pasal 21 terutang 15 hari (5% X 120%x150.000) 50.400

Posted in Pajak | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

PPh pasal 21 Karyawan Tetap

Posted by huseinku pada April 27, 2009

CONTOH PERHITUNGAN PEGAWAI LAMA-PENGHASILAN RUTIN
Rahmat pegawai pada perusahaan PT Segaran (sudah bekerja sebelum 1 Januari 2009), menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Segaran mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Segaran menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Rahmat membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Segaran juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Segaran membayar iuran pensiun untuk Rahmat ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 70.000,00, sedangkan Rahmat membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00
Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Peng. Bruto sebulan
1. Gaji 2.000.000
2. Jaminan Kecelakaan (0,5%x gapok) 10.000
3. Jaminan Kematian (0,30% x gapok) 6.000
Jumlah Peng. Bruto sebulan 2.016.000
Pengurang :
1. Biaya Jabatan (5% x bruto maks 500.000/bulan) 100.800
2. Iuran JHT 40.000
3. Iuran Pensiun 50.000
Jumlah Pengurang (190.800)
Penghasilan neto sebulan 1.825.200
Penghasilan neto setahun (sebulan x 12) 21.902.400
PTKP (K/0)
1. WP untuk diri sendiri 15.840.000
2. WP menikah 1.320.000
3. Tanggungan (maks 3 orang) -
Jumlah (17.160.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun 4.742.400
Penghasilan Kena Pajak setahun (dibulatkan) 4.742.000
1. Pajak terutang (Jika Memiliki NPWP)
5% 237.100
Jumlah PPh Psl 21 terutang setahun 237.100
Jumlah PPh Psl 21 terutang sebulan 19.758
2. Pajak terutang (Jika Tidak Memiliki NPWP)
5% 120% 284.520
Jumlah PPh Psl 21 terutang setahun 284.520
Jumlah PPh Psl 21 terutang sebulan 23.710

Posted in Pajak | 6 Comments »

PPh pasal 21 Karyawan Baru…

Posted by huseinku pada April 27, 2009

CONTOH PPERHITUNGAN PEGAWAI BARU-PENGHASILAN RUTIN

Andi bekerja pada PT Darussalam Sejahtera sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Andi menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar oleh Andi tiap bulan sebesar Rp 75.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Peng. Bruto Andi sebulan 6.000.000
Pengurang :
1. Biaya Jabatan (5% x bruto maks 500.000/bulan) 300.000
2. Iuran Pensiun 75.000
Jumlah Pengurang (375.000)
Penghasilan neto sebulan 5.625.000
Penghasilan neto setahun = 4 x Rp.5.625.000 22.500.000
PTKP (K/0)
1. WP untuk diri sendiri 15.840.000
2. WP menikah 1.320.000
3. Tanggungan (maks 3 orang) -
Jumlah (17.160.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun 5.340.000
Penghasilan Kena Pajak setahun (dibulatkan) 5.340.000
1. Pajak terutang (Jika Memiliki NPWP)
5% 267.000
Jumlah PPh Psl 21 terutang 267.000
Jumlah PPh Psl 21 terutang sebulan (terutang : 4) 66.750
2. Pajak terutang (Jika Tidak Memiliki NPWP)
5% 120% 320.400
Jumlah PPh Psl 21 terutang setahun 320.400
Jumlah PPh Psl 21 terutang sebulan (terutang : 4) 26.700

Posted in Pajak | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Posted by huseinku pada Maret 17, 2009

Pemerintah memberikan insentif kepada karyawan berupaPajak ditanggung pemerintah atas penghasilan karyawan yang bekerjapada industir tertentu dengan nilai penghasilan dibawah sama dengan 5juta. Berikut kutipan PMK-43/2009 tentang kategori usaha tertentun dan dan batasan penghasilan.

Pasal 2

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.

Pasal 3

Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

  1. kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
  2. kategori usaha perikanan; dan
  3. kategori usaha industri pengolahan,

yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Posted in Pajak | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

KELAHIRAN YG DITUNGU-TUNGGU…

Posted by huseinku pada Maret 12, 2009

Hari ini indah…….
Hari sukacita semua makhluk….
Karena Si Penghulu hadir dalam rupanya….
Langit berhias pelangi menyambut kehadirannya…
Bumi semerbak wewangi tersentuh harum syurganya….
Burung bernyanyi dengan irama pujian…
Laut bergelora dengan gelombang asmaranya ….
Kerinduan terbayar dalam kehadirannya..

Oh, jiwa yg telah hadir sebelum kelahirannya…
Semoga syafaatmu menyertai kami umatmu…
Sebagai mana syafaat yg telah engkau berikan kepada bapak Manusia…
Juga syafaat keluarga sucimu…
Ali sang washimu
Fatimah belahan hatimu…
Hasan dan Huseinmu buah hatimu…
serta Ahlul baitmu yg  kesuciannya dijaga oleh NYa …….

Semoga Allah menyampaikan Sholawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad, SAW dan ahlulbaitnya…..
serta pendahulu kami yg ikut dibelakangnya….
Semoga Allah menjadikan kami sebagai pengikut setianya dibawah panji-panjinya…

Posted in Cinta & Kerinduan | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

Punya NPWP & Tidak..!

Posted by huseinku pada Maret 3, 2009

Memang Pemerintah tidak kehabisan akal dalam mencari celah untuk mengajak masyarakat untuk menjadi WP. Salah satunya dengan menerapkan tarif lebih tinggi 20% bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP.

Misal : Penghasilan Kena Pajak Tuan Andi sebagai Karyawan selama tahun 2009 sebesar Rp.50juta.

Jika Andi Punya NPWP, maka pajak terutang pasal 17nya :

  • 5% x Rp. 50.000.000 = Rp.2.500.000,-

Jika Andi Tidak Punya NPWP, maka pajak terutang pasal 17nya :

  • 5% x 120% x Rp. 50.000.000 = Rp.3.000.000,-

Posted in Pajak | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

Pengaruh Perubahan UU PPh terhadap Pajak Tangguhan

Posted by huseinku pada Maret 3, 2009

UU Pajak Penghasilan UU No. 17 tahun 2000 telah berubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008. Salah satu perubahan yang siginifikan dan berdampak besar terhadap penyajian laporan keuangan adalah tarif PPh Pasal 17 Badan dari Tarif Progressif menjadi Proporsional .

Berikut ini perubahan-perubahan berkaitan dengan tarif PPh Badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 :

Pasal 17 ayat 1b :

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Pasal 17 ayat 2 :

Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 ayat 2a :

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pasal 17 ayat 2b :

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 ayat 1b. :

Tarif PPh pasal 17 WP badan adalah sebesar :

10% = Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-

15% = Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-

30% = >Rp.100.000.000,-

Akibat perubahan tarif PPh Pasal 17 WP badan di atas berdampak pada pajak tangguhan yang disajikan oleh perusahaan pada laporan keuangan untuk tahun buku 2009 dan 2010. Mengapa demikian, tentunya disebabkan asumsi dasar perhitungan Pajak tangguhan yang menggunakan tarif terttinggi mengalami perubahan dari 30% menjadi 28% di 2009 atau 25% di 2010. Bahkan  5% lebih rendah untuk perusahaan go publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2b UU No.36 tahun 2008.

Penyajian Laporan keuangan di tahun 2009 :

Pajak tangguhan tahun berjalan dihitung sesuai dengan tarif pajak yang baru Pajak tangguhan tahun-tahun sebelumnya, apakah perlu disesuaikan dengan tarif baru sebagai syarat perbandingan dengan laporan keuangan tahun 2008 ? Menurut standar akuntansi keuangan syarat laporan keuangan adalah dapat diperbandingkan, ini berarti laporan keuang tahun 2008 perlu disajikan ulang sesuai tarif baru walaupun pada tahun 2008 aturan pajaknya masih tarif lama. Hal ini berarti pada tahun buku 2009 perusahaan harus menyiapkan perhitungan pajak tangguhan sesuai dengan tarif baru termasuk menyajikan (hitung) ulang pajak tangguhan tahun buku 2008. Sehingga pada saat perusahaan menyajikan laporan keuangan 2009 nanti dapat langsung disajikan dengan perbandingan. Begitu juga untuk tahun buku 2010 berikutnya, penyesuaian dilakukan dengan teknik dan pendekatan yang sama.

Penulis :

M.Husni Mubarok, SE., Ak. Dosen Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Posted in Keuangan & Bisnis, Pajak | Dengan kaitkata: , | 1 Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.